Rapat Koordinasi (Rakor) Prov. NTT

"Pelatihan-Pelatihan di luar Panduan DOK bisa dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing Kabupaten dan Kecamatan, tetapi harus mengikuti mekanisme yang sudah ditetapkan oleh NMC."

Sempat break sehubungan dengan Ibadah Puasa Ramadhan bulan September 2010, Rakor Provinsi (PMC-DMC) NTT kembali dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2010. Rakor Provinsi NTT yang bertempat di Regna Cafe, Kupang dihadiri oleh TA Kesehatan-NMC Bp Syahrun Nazil, PMC NTT, DMC perwakilan dari masing-masing Kabupaten serta Supporting Staff PMC NTT.

Dimulai pada pukul 09.00 WITA, Rakor dibuka oleh Koordinator PMC Prov. NTT Bp Herman J. Banoet dengan terlebih dahulu memperkenalkan TA Kesehatan-NMC Bp. Syahrun Nazil dan TA Kesehatan-DMC Kabupaten Flores Timur yang baru Ibu Anastasia Niken Savitri. Setelah cukup lama kosong (sejak Desember 2009) posisi TA Kesehatan-DMC Kabupaten Flores Timur akhirnya terisi dengan hadirnya Ibu Niken (sapaan akrab TA Kesehatan-DMC Kabupaten Flores Timur). Agenda utama dari Rakor kali ini adalah :

1. Paparan & Pembahasan RKTL (Kabupaten & Kecamatan)
2. Penetapan Target kerja & Identifikasi kendala² di Kabupaten & Kecamatan
3. Penegasan mengenai pelatihan² di tingkat Kabupaten dan Kecamatan yang mengikuti Panduan DOK dan Juknis Pelatihan Dana DOK Siklus 3 DIPA 2010
4. Mekanisme Pelaporan Bulanan & Mingguan berbasis MIS

Suasana Rakor berjalan baik. Peserta Rakor juga cukup aktif dengan tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bertanya kepada Bp. Syahrun (NMC). Paparan dan jawaban Bp. Syahrun cukup mengakomodir dan memuaskan setiap pertanyaan peserta Rakor yang hampir keseluruhan adalah DMC dari masing-masing Kabupaten. Pada pembahasan mengenai Pelatihan, Koordinator PMC Prov. NTT Bp. Herman J. Banoet menegaskan bahwa agenda pelatihan Kabupaten dan Kecamatan wajib mengikuti Panduan DOK DIPA 2010, dan apabila ada pelatihan² yang sudah direncanakan tetapi tidak berdasarkan Panduan DOK DIPA 2010, maka kegiatan pelatihan tersebut harus ditangguhkan. "Didahulukan pelatihan dari Panduan DOK DIPA 2010. Jika ada sisa dana bisa saja dialokasikan untuk pelatihan yang lain. Diharapkan juga kepada masing-masing Kabupaten dan Kecamatan melakukan Revisi SPB / SPC yang sudah terlanjur menetapkan kegiatan pelatihan diluar Panduan DOK DIPA 2010. Modul-Modul Pelatihan yang sesuai dengan Panduan DOK juga sudah kami teruskan kepada masing-masing Kabupaten." Demikian penegasan Pak Herman. Paparan dan penegasan dari Pak Herman dikuatkan lagi oleh Pak Syahrun bahwa, "Pelatihan-Pelatihan di luar Panduan DOK bisa dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing Kabupaten dan Kecamatan, tetapi harus mengikuti mekanisme yang sudah ditetapkan oleh NMC." Jika Materi Pelatihan tidak disediakan oleh NMC, maka PMC/DMC/FK harus mengusulkan kegiatan pelatihan kepada NMC dengan dilampiri Paket Modul yang akan dilatihkan. NMC akan memberikan Verifikasi untuk melihat kesesuaian materi pelatihan. NMC (Spesialis Pelatihan) akan memberikan asistensi untuk penyempurnaan Paket Modul dan NMC akan memberikan persetujuan pelaksanaan pelatihan dengan mengirimkan Surat atau Memorandum resmi. "Mohon kepada rekan-rekan di Kabupaten dan Kecamatan bisa disiplin memperhatikan mekanisme yang sudah disampaikan tadi." Tambah Pak Herman.

Pada kesempatan Rakor kali ini juga Koordinator PMC Prov. NTT Bp Herman J. Banoet meminta kepada perwakilan masing-masing Kabupaten untuk mengisi Form Schedule Perencanaan Pelatihan dan Realisasinya serta Matriks Identifikasi dan Solusi Masalah di Kabupaten maupun Kecamatan masing-masing.

Mekanisme Pelaporan Mingguan dan Bulanan juga menjadi topik yang urgent dalam pembahasan Rakor kali ini. Demi pemutakhiran data MIS baik Mingguan dan Bulanan, maka pemaparan Mekanisme Pelaporan Bulanan Berbasis MIS kembali diulas sebagai penguatan disiplin kerja di tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Diharapkan kepada masing-masing Kabupaten lebih disiplin lagi dalam mengirimkan Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan. Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi dan topik sesuai agenda Rakor, selanjutnya disepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Semua kegiatan Pelatihan baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan harus mengikuti Panduan Penggunaan Dana DOK DIPA 2010 dan Juknis Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Dana DOK DIPA 2010.
2. Semua kegiatan pelatihan baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan agar diinformasikan melalui Undangan kepada PMC sebelum kegiatan pelatihan diselenggarakan dan melaporkan hasil kegiatan pelatihan kepada PMC untuk kemudian diteruskan kepada NMC.
3. PMC dan DMC telah menetapkan kesepakatan tanggal untuk kegiatan Pelatihan Satker Kabupaten pada tanggal 21 & 22 Oktober 2010 di Kupang.
4. Pengiriman Data Laporan Mingguan ke PMC disepakati setiap hari Kamis sebelum jam 14.00 WITA.
5. Pengiriman Data Laporan Bulanan ke PMC disepakati paling lambat setiap tanggal 5 bulan berjalan.
6. Setiap tanggal 7 bulan berjalan, PMC akan membuat data rekapan Laporan yang masuk dari setiap Kabupaten dan Kecamatan.

Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 17.30 WITA. Koordinator PMC Prov. NTT Bp. Herman J. Banoet menutup Rakor Provinsi dengan harapan hasil dari Rakor kali ini bisa menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri-DTK baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten maupun Provinsi. Peserta Rakor juga mengucapkan Selamat Bertugas kepada Bp. Syahrun yang akan melanjutkan Perjalanan Dinas ke Kabupaten Flores Timur dan Lembata pada tanggal 06 Oktober 2010.

Demikian deskripsi singkat mengenai pelaksanaan Rakor Provinsi NTT. Segala karya adalah demi pelayanan kepada bangsa dan mayarakat, perjuangan demi tercapainya masyarakat mandiri dan maju adalah cita-cita yang tidak mustahil kita raih apabila kita menyadari kewajiban kita sebagai Anak Bangsa, bergandeng tangan, satukan tekad untuk Bangkit Bersama Menuju Mandiri!

"Masyarakat Berdaya, Pembangunan Berjaya"

Pemberdayaan Masyarakat Dalam P2DTK

Oleh : Amein Steju Weni, A.Md.
(FK Kec. Wotan Ulumado)

“O…begitu, rupanya P2DTK bukan Proyek tapi Program Pemberdayaan Masyarakat!”

Desa Beliko di Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggra Timur memiliki luas wilayah 400 Ha. Di sebelah Utara berbatasan dengan Selat Larantuka, Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Kawela, Sebelah Timur dengan Desa Wure Kecamatan Adonara Barat dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tobilota. Jumlah Penduduk 67 KK/289 Jiwa, jumlah Laki-laki 144 Jiwa dan Perempuan 145 Jiwa. Jumlah Penduduk miskin 58 KK, jumlah Anak Wajib Belajar 9 tahun 115 Jiwa, Anak Putus Sekolah usia 7-18 tahun 15 orang, usia 19-56 tahun 8 orang, tenaga kerja Laki-laki 67 orang, Perempuan 65 orang. Rata-rata mata pencarian adalah bertani sebanyak 62 KK/132 Jiwa, jumlah KK yang memiliki tanah Pertanian 61 KK. Produksi Padi dan Palawija : Jagung 20 ha (16 ton), Kacang Tanah 2 ha (0,5 ton), Padi Ladang 12 ha (8 ton), Ubi Kayu 26 ha (18 ton). Jenis peternakan yang dominan adalah Babi kampung, Ayam kampung dan Kambing. Perkebunan Kemiri 18,39 ha dan Jambu Mete 25,30 ha. Saran prasarana pendukung : jalan aspal yang menghubungkan Desa dalam Kecamatan dan Kecamatan Adonara Barat. Fasilitas kesehatan dan pendidikan Polindes 1 unit, Posyandu 1 unit jarak ke Puskesmas Baniona (Ibu Kota Kecamatan) lebih kurang 20 km, Sekolah SD 1 unit, TKK 1 unit. Untuk sampai di Desa Beliko dari Ibu Kota Kecamatan dapat ditempuh lebih kurang 2 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda dua (sumber Potensi Desa Tahun 2007/2008 dan Potensi Lomba Desa Tahun 2007/2009).

Pada September 2007 masyarakat 12 Desa di Kecamatan Wotan Ulumado secara keseluruhan temasuk di Desa Beliko dikunjungi tamu yang bernama Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Khusus (P2DTK). Ketika itu tepatnya tanggal 24 September 2007 ada Forum Musyawarah Kecamatan Sosialisasi P2DTK. Surat dari Pemerintah Kecamatan sampai juga di Kepala Desa Beliko untuk bersama utusan turut bepartisipasi dalam Forum Musyawarah tersebut. Ada muncul berbagai pikiran dari elite pemerintah dan tokoh masyarakat tentang P2DTK. “Ada Proyek baru lagi ka?” tanya Bapak Kepala Desa Beliko. Menanggapi pertanyaan Bapak Kepala Desa seorang tokoh masyarakat menjawab, “Take. (dalam bahasa Lamaholot yang artinya “tidak”) bapak Kepala Desa, itu mungkin bantuan Pemerintah untuk desa kita.” Selanjutnya Bapak Kepala Desa memutuskan, “Oke, kalau begitu nanti kita ikuti saja Forum Musyawarah Kecamatan Sosialisasi P2DTK yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 Sepetember 2007."

Pada tanggal 24 September 2007 utusan dari 12 Desa (62 orang, Laki-laki 50 orang dan Perempuan 12 orang) menghadiri Forum Musyawarah Kecamatan Sosialiasi P2DTK mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 17.30 WITA di Aula Paroki Baniona. Sebagai Ketua Forum mantan Camat Wotan Ulumado Yohanes Kian Bera, SH. Nara sumber dari P2DTK Lukman KM-Kabupaten Bidang Infrastruktur, Mulyana, SKM KM-Kabupaten Bidang Kesehatan dan Drs. Simeon Awang KM-Kabupaten Bidang Pendidikan. Lukman KM-Kabupaten Bidang Infrastruktur memaparkan mengapa P2DTK ada di Kecamatan Wotan Ulumado, Prinsip dan Ketentuan Dasar, Ruang Lingkup Kegiatan, Pendanaan dan Pengadaan, Organisasi Pelaksanaan, Mekanisme Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi sampai pada Keberlanjutan hasil Kegiatan P2DTK.

“Itu kan Bapak Desa bukan Proyek tapi Program Pemberdayaan”. bisik bapak Balasius K. Sogen salah satu tokoh masyarakat desa Beliko yang hadir pada Forum tersebut.

“Itu sudah, saya pikir Proyek baru lagi.” sambut Bapak Kepala Desa. Dari Forum Musyawarah Kecamatan Sosialisasi dilanjutkan dengan pembuatan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) untuk Forum Musyawarah Desa Sosialisasi P2DTK dan dilanjutkan dengan Forum Musyawarah Dusun Sosialisasi P2DTK. Masing-masing Pelaku P2DTK yang telah dibentuk di tingkat Kecamatan dan Desa yaitu diantaranya : Fasilitator Desa (FD) ,Tim Penggerak Kesehatan Masyarakat (TPKM), Komite Sekolah (KS), TIM Pelaksana Kegiatan (TPK), Pendamping Lokal (Penlok), Pengurus Forum Musyawarah Kecamatan, Tim Kajian Teknis Kecamatan (TKT), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Tim Desain dan RAB telah dilatih sehingga benar-benar memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

“Ibu Lusia Tuto (TPKM) yang terhormat, kami setiap kali mau periksa anak di Posyandu kami takut sekali karena rumah Posyandu itu sudah hampir rubuh, tiang dan dindingnya sudah rusak, kalau memang ada bantuan dari P2DTK tolong dibikin baik kalau tidak sebaiknya periksa anak kita di bawah pohon saja”.

“Anak saya yang sudah kelas 4 SDI Beliko. Sekarang ini butuh buku mata pelajaran, saya tanya di toko tapi mahal sekali. Kalau bisa bantu dulu”.

“Ah, kami butuh air pak karena pagi-pagi kami mau kerja tidak bisa, harus tunggu tada air dulu, itu Pak Broncaptering yang kita punya itu sekarang sudah tidak baik lagi sehingga banyak air yang terbuang lagipun tidak layak untuk kami minum”. Itulah beberapa keluhan dan harapan yang diungkapkan oleh masyarakat yang mengikuti Forum Musyawarah.

“Ya, baik bapak/ibu saudara/i apa yang sudah disampaikan semuanya mari kita bahas bersama dengan melihat kekayaan yang ada pada kita. Kekayaan yang ada pada kita bisa berupa tenaga kita, pikiran, tanah , batu, pasir, SD, Polindes, TKK dll” ungkap Fasilitator Desa Maxsimus B. Kelen.

“Semua masalah yang ada, bapak/ibu sekalian diskusikan untuk mencari jalan pemecahan dan mana yang menurut bapak ibu paling penting untuk segera diselesaikan. Masalah atau kebutuhan di Dusun I ini akan dibawa ke Forum Musyawarah Desa Penetapan”, Lanjut FD. Dinamika Forum identifikasi Potensi, Masalah dan Gagasan Dusun sangat alot terjadi di Dusun I Desa Beliko dan menghasilkan beberapa masalah, gagasan serta kekayaan yang ada di Dusun I. “Sebelum Forum Musyawarah Desa Penetapan akan ada Forum Musyawarah Kaum Perempuan di Desa kita dan saya berharap agar Kaum Perempuan yang ada di Dusun kita ini turut berpartisipasi untuk memberikan pikiran seperti yang sudah kita alami saat ini, sebagai bentuk kepedulian kaum perempuan dalam pembangunan”. Demikian ditegaskan oleh salah seorang Fasilitator Desa saudara Jonatan Babu.

Pada tanggal 16 April 2008 di Desa Beliko diselenggarakan Forum Musyawarah Desa Penetapan dan salah satu masalah yang dihasilkan oleh Forum ini adalah Kekurangan Air. Masalah Dari Desa Beliko selanjutanya dikaji oleh Tim Kajian Teknis Kecamatan Wotan Ulumado dari tanggal 23 Mei 2008 sampai dengan 19 Agustus 2008. Anggota Tim Kajian Teknis Kecamatan terdiri dari anggota Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur. Masing-masing anggota berasal dari unsur masyarakat yang peduli terhadap pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta Pemerintah Kecamatan Wotan Ulumado.

Hasil analisa dari Tim Kajian Teknis Kecamatan menghasilkan Rekomendasi untuk memecahkan masalah kekurangan air dengan usulan kegiatan dari Desa Beliko adalah Renovasi Broncaptering dan Penambahan Jaringan Pipa sepanjang 120 meter. Usulan kegiatan ini didiskusikan pada Forum Musyawarah Kecamatan Perangkingan yang diselenggarakan pada tanggal 21 Agustus 2008, untuk mendapatkan skala prioritas Kecamatan sehingga dapat didanai oleh P2DTK. Usulan Kegiatan dari Desa Beliko mendapat Rangking XI untuk didanai oleh Program P2DTK. Alhasil setelah disurvey dan pembuatan Desain dan RAB oleh Tim Desaian Dan RAB Bidang Infrastruktur saudara Amrosius Ola. Usulan kegiatan tersebut didanai oleh P2DTK DIPA-L 2009 II yang disampaikan pada saat Musyawarah Kecamatan Pendanaan pada tanggal 17 November 2008.

“Ah capek, urus itu saja butuh waktu yang panjang, terus dananya sedikit sekali!” keluh salah seorang peserta yang disampaikan pada saat Forum Musyawarah Persiapan Pelaksanaan di Desa Beliko pada tanggal 23 Mei 2009. Dengan tenang dan berwibawa sang Fasilitator Desa menanggapi pikiran tersebut sekaligus memberikan pemahaman ke forum.

“Apa yang Bapak sampaikan itu benar namun Bapak Kepala Desa dan tokoh masyarakat sudah mengikuti sosoialisasi P2DTK kemudian kita sendiri juga yang menyampaikan masalah kita yaitu kekurangan air di desa kita saat musyawarah di Dusun dan Desa.” Ungkap FD.

“Kita sama-sama sudah tahu bahwa kita punya kekayaan di Desa seperti tenaga, batu, pasir dan pikiran kita mari kita manfaatkan untuk membangun Broncaptering yang rusak dan airnya sudah tidak layak kita minum”. Tambahnya lagi.

Memperkuat maksud dari Fasilitator Desa Bapak Desa Beliko angkat bicara, “Bapak Ibu peserta forum yang saya hargai kalau kemarin-kemarin yang bikin jalan, yang bikin Gedung Sekolah atau pembangunan yang lain di Desa kita itu, siapa yang buat ayo?” Tanya Kepala Desa.

“Dari Kontraktor Pak” jawab salah seorang peserta.

“Terus, apa yang bapak alami?” tanya Bapak Kepala Desa lagi.

“Mereka bawa tenaga kerja dari luar, kontraktor yang kerja itu juga dari luar dan hasil kerja mereka juga kualitasnya tidak begitu bagus.” Jawab seorang warga dengan polos. “Nah, hari ini kita akan memilih pengurus untuk kelola usulan kita, karena kita yang tahu masalah kita sendiri, tentang kekurangan air di kampung kita bukan orang dari luar sana dan kita juga yang kerja. Saya sangat mengharapkan kepada kita semua sebagai tokoh masyarakat, bapak/ibu semua mari kita sama-sama bergandeng tangan untuk bekerja membangun Bronkaptering. Kita sendiri yang kerja tentu kita mau kualitas yang baik untuk anak cucu kita ke depan!” pinta Kepala Desa.

Sementara peserta forum dengan penuh hikmat mengikuti arahan dan petunjuk. Fasilitator Desa memfasilitasi pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Beliko dan yang terpilih sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan adalah Bapak Petrus Semara Kaha, Sekretaris Theodorus Sengaji dan Bendahara Petrus Tuti. Dalam forum tersebut juga menghasilkan kesepakatan tentang jadwal pelaksanan kegiatan, sumbangan atau swadaya masyarakat dan kesepakatan tentang penggunaan dan perawatan hasil kegiatan.

Pada tanggal 21 Agustus 2009 diadakan Forum Musyawarah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan. Bapak Kepala Desa Beliko membuka Forum Musyawarah dan menyampaikan sambutan singkat.

“Bapak/Ibu/Saudara/i yang saya hormati, saya sangat bangga dengan hasil kerja kita karena usulan Renovasi Bronkaptering dan Penambahan Jaringan Pipa yang dananya disiapkan oleh P2DTK menurut kita tidak cukup tapi karena partisipasi dan dukungan swadaya kita semua maka bukan kita merenovasi Bronkaptering tapi kita telah membangun satu Bronkaptering baru karena kita punya mata air di Be Eber ini bisa melayani kebutuhan kita” demikian disampaikan Bapak Kepala Desa Beliko pada saat Forum Musyawarah Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tanggal 21 Agustus 2009 yang dilaksanakan di lokasi kegiatan. Kegiatan tersebut sudah diserah terimakan dari Tim Pelaksana ke Unit Pengelola Kegiatan pada saat Forum Musyawarah Serah Terima Pekerjaan pada tanggal 30 Agustus 2009. Forum tersebut juga sudah menyepakati pembentukan Tim Pemelihara Kegiatan dan rencana pemeliharaan hasil kegiatan dimaksud.

“O…begitu, rupanya P2DTK bukan Proyek tapi Program Pemberdayaan Masyarakat” ungkap Kepala Desa Beliko kepada Bapak Balasius K. Sogen (Tokoh Masyarakat).

“Jadi walaupun kita punya luas wilayah kecil, masyarakatnya sedikit tetapi kita dapat manfaatkan sebagai bagian kekayan kita, tinggal bagaimana proses untuk memanfaatkan kekayaan itu agar dapat membangun Desa kita dan hasil kerja kita sungguh dapat memecahkan masalah kita sendiri sampai ke anak cucu. Sekarang kita sudah tidak susah air lagi!” kata Bapak Balasius K. Sogen sambil keduanya mengangguk-angguk.