Review Papan Informasi, Papan Proyek dan Prasasti

Salam P2DTK!!!

Merujuk Memorandum NMC pada awal Juni 2010 perihal Papan Informasi, Papan Proyek & Prasasti, kami sekadar mereview dan menghimbau kepada rekan-rekan di Kabupaten & Kecamatan untuk mengingat bahwa penting kita memiliki Papan Informasi, Papan Proyek & Prasasti yang baik.
Papan Informasi berfungsi sebagai media bantu untuk menyebarluaskan informasi program, baik dalam bentuk tulisan maupun gambar / foto. Besaran Papan Informasi harus dapat menyajikan banyak tempelan informasi. Ukuran 120 X 90 Cm sudah cukup memadai untuk sebuah Papan Informasi. Untuk lebih menarik bisa diberi sentuhan seni sesuai karakteristik budaya masing-masing kabupaten. Dana jangan lupa mencantumkan Logo PNPM Mandiri Nasional dan PNPM Mandiri DTK. Penting diperhatikan untuk Papan Informasi yang dipasang di luar/tempat terbuka sebaiknya diberi pelindung atap dan kaca agar informasi yang ditempelkan lebih awet.
Informasi tertulis yang ditempelkan adalah Laporan Keuangan, Pengumuman Lelang Proyek, Pengumuman Pemenang Lelang, Rencana Kegiatan, Data Pemanfaat Program, dsb. Informasi berupa gambar yang ditempelkan adalah foto2 kegiatan Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan, Pemuda, PSS, MPHM. Foto Infrastruktur yang dipasang sebaiknya memperlihatkan kondisi 0%, 50%, 100%. Obyek yang diambil berasal dari titik lokasi yang sama. Informasi yang ditempelkan diusahakan yang aktual dan selalu diupdate. Papan Informasi harus dipasang di lokasi2 yang strategis, yaitu tempat orang biasa berkumpul dan pusat keramaian. Contoh lokasi strategis adalah pangkalan ojek, balai desa, gedung olahraga. Minimal 1 papan informasi wajib ada di sekretariat UPKD, TPK Kabupaten, UPK dan TPK Desa. Masyarakat juga perlu terlibat mengelola/mengisi dan memelihara papan informasi.

Papan Proyek merupakan media informasi tentang kegiatan yang dilaksanakan di lokasi papan proyek dipasang. Papan proyek dipasang sebagai wujud transparansi dari pengelola kegiatan. Dibuat dari tripleks atau bilah kayu dengan ukuran minimal 40 X 60 cm. Informasi pada pada proyek harus memuat Nama proyek dan Logo PNPM Mandiri DTK/P2DTK, Lokasi proyek, Nilai biaya proyek, volume proyek, Sumber dana proyek (P2DTK), Sumber dana swadaya (kalau ada), A/O TPK, pelaksana proyek, jangka waktu pelaksanaan kegiatan, dan harus tetap dipasang selama kegiatan berlangsung sampai dilaksanakannya musyawarah serah terima.

Apakah Prasasti P2DTK?
Prasasti merupakan label penanda yang menunjukkan telah dilaksanakannnya kegiatan P2DTK.
Prasasti harus diadakan pada seluruh kegiatan subproyek P2DTK. Prasasti dapat dibuat dalam bentuk cetakan dari adukan semen, pahatan pada kayu, dan tulisan cat. Prasasti juga merupakan informasi. Oleh karena itu prasasti tidak cukup hanya berupa lambang/logo P2DTK atau PNPM Mandiri DTK. Prasasti harus juga menginformasikan tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan kegiatan P2DTK. Seperti terlihat pada gambar, contoh prasasti yang belum sempurna karena tidak menyertakan informasi waktu pembuatan.
Perlu bagi kita untuk melakukan pengefektifan Papan Informasi, Papan Proyek, dan Prasasti sebagai media sosialisasi dan transparansi kegiatan program PNPM Mandiri DTK.
Tetap semangat menjalankan program menyongsong masyarakat berdaya, pembangunan berjaya.

PNPM-DTK Prov. NTT Online Lagi

Salam P2DTK!!!

Blog PNPM-DTK Prov. NTT yang sempat vakum kini aktif kembali. Sebagai media komunikasi & informasi bagi para Pelaku PNPM-DTK Prov. NTT, kami sangat mengharapkan partisipasi rekan-rekan di Kabupaten (KM-Kab) dan Kecamatan (FK) di Provinsi NTT untuk bisa mengirimkan minimal 3 (tiga) cerita sukses Program PNPM-DTK di daerah masing-masing (sesuai kesepakatan Rakor PMC-DMC bulan Mei 2010).
Cerita sukses bisa dikirimkan ke alamat email pmc_ntt@yahoo.co.id, hermanjbds@yahoo.com, geenolatuheru@yahoo.com

Terima kasih Mr. Luther Karimoy (FK Kec. Polen Kab. TTS) yang sudah mengirimkan tulisannya ke meja redaksi, maaf lama baru bisa kami publikasikan. Kami menunggu tulisan berikutnya, pak Luther.
Tetap semangat, Tuhan Menyertai perjuangan kita semua . . .

KEMISKINAN versus PNPM Mandiri

Oleh: Luther Dominggus Karimoy, S.Sos.
(FK. Kecamatan Polen Kab. TTS-NTT)

Kemiskinan adalah persoalan besar yang dihadapi dunia saat ini, Berbagai upaya diakukan untuk mengurangi bahkan mengatasi persoalan tersebut, namun hingga kini masih saja tetap ada kemiskinan. Permasalahan kemiskinan sudah menjadi bahan pembicaraan dimana-mana, dari sekedar diskusi terbatas dikedai kopi hingga seminar dihotel mewah dan yang membicarakan pun mulai tukang ojek hingga para pakar dari berbagai disipilin ilmu. Berbagai argumen, pendapat dan teori disampaikan namun persoalan tersebut belum juga biasa teratasi. Persoalan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Berbagai upaya dan pogram dilakukan dengan pola pendekatan partisipati. Masih segar dalam ingatan kita beberapa program seperti IDT, PKT, P3DT, P4K dan sebagainya semua ini adalah upaya untuk menanggulangi musuh bersama kita yang namanya kemiskinan itu. Namun penanganan selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan, masing-masing program dengan mekanisme sendiri-sendiri sehingga terkesan kurangnya koordinasi antar sesama sektor. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan namun peran masyarakat pada umumnya belum optimal begitu juga dunia usaha dan pemerintah. Semangat partisipasi dan kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang merupakan sumber penting pemberdayaan dan pemecahan kemiskinan juga sudah mulai luntur bahkan hilang termakan kemajuan teknologi. Untuk itu diperlukan perubahan sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono tanggal 30 April 2007 di Palu Sulawesi Tengah merupakan sebuah terobosan yang sangat spektakuler, karena merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui konsolidasi program-program pemberdayaan masyarakat yang ada. PNPM Mandiri adalah program Nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan penanggulanggan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan PNPM Mandiri dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat, P2KP, P2DTK dan PPIP. Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat kedalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas kedaerah-daerah terpencil dan terisolir.

Sebelum lahirnya bayi yang diberi nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, posisi masyarakat secara umum dan khususnya berkategori miskin tidak berdaya karena kurang/tidak dilibatkannya mereka dalam proses perencanan maupun pelaksaaan pembanguan sehingga terkesan masyarakat merupakan obyek dari suatu kebijakan mengenai penanggulangan kemiskinan. Dengan lahirnya PNPM terjadilah pergeseran pola pendekatan, pemerintah memposisikan diri sebagai pelayan public dan masyarakaratlah pelaku utama dalam proses pengentasan kemiskinan. Bayi PNPM dengan visi besarnya ”Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan”. Upaya mencapai visi ini ialah meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan sejak perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan. Dari visi tersebut terdapat 3 kata kunci yakni kesejateraan, kesempatan kerja dan masyarakat miskin. Dengan adanya PNPM posisi masyarakat miskin mulai diperhitungkan dalam berbagai kebijakan yang diambil pemerintah dalam upaya penanggulanggan kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin Indonesia menurut Data BPS Maret 2008 adalah 34.96 juta jiwa, hal ini menjadi sasaran yang dari PNPM. Salah satu dari 12 prinsip dasar PNPM Mandiri adalah berorientasi pada masyarakat miskin artinya semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Sebagai program yang mengemban mandat penanggulangan kemiskinan PNPM berupaya mengintegrasikan dan memperluas program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis masyarakat yang sudah dan sedang berjalan. Dengan visi peningkatan kesejahteraan masyarakat, program ini muncul untuk menjawab persoalan tersebut. Masyarakat yang mandiri tidak mungkin diwujudkan secara instant melainkan melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan yang direncanakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri. Melalui kegiatan yang dilakukan dari, dan oleh masyarakat diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan efektif.

Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hinggah pemantauan dan evaluasi. Melalui proses perencanaan pembangunan partisipatif diharapkan muncul kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat terutama masyarakat miskin dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan. Perencanaan partisipatif merupakan suatu proses pengambilan keputusan pembangunan yang melibatkan masyarakat, swasta dan pemerintah sesuai fungsinya masing-masing. Dengan perencanaan partisipatif dapat memberikan ruang seluas-luasnya kepada warga masyarakat terutama masyarakat kategori miskin untuk terlibat secara aktif dalam penggalian gagasan atau identifikasi kebutuhan dan pengambilan keputusan perencanaan pembangunan.

Sebagai kebijakan dan kerangka acuan bagi program lain, PNPM Mandiri diyakini mampu menjawab masalah kemiskinan dengan tetap mempertahankan pertumbuhan. Hal tersebut memungkinkan golongan miskin berpartisipasi dalam proses pertumbuhan.
Untuk mencapai maksud tersebut peran serta dari masyarakat khususnya masyarakat miskin sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan,pelaksanaan dan pemeliharaan. Dengan keterlibatan tersebut mereka dapat menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan serta merencanakan dan mengerjakan sendiri sesuai potensi dan keunggulan yang dimilikinya. Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri sosialisa dimasyarakat, pertemuan masyarakat, refleksi kemiskinan, pemetaan swadaya, pengorganisasian masyarakat, penyusunan rencana, pelaksanaan kegiata dan penerima manfaat.Untuk mendukung rangkaian tersebut pemerintah menyediakan sejumlah dana pendukung baik untuk perencanaan maupun pelaksanaannya.

Walaupun kemiskinan sebagai sasaran, kehadiran PNPM bukanlah sebagai Sinterklaus yang muncul untuk membagi-bagi barang atau sejumlah duit kepada masyarakat miskin. Dalam proes pengentasan kemiskinan dibutuhkan adanya pemberdayaan dari masyarakat yaitu upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup,kemandirian dan kesejateraannya. Perlu diingat bahwa harapan besar yang ingin dicapai adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat dan proses pembelajaran masyarakat untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang dilakukan melalui praktek langsung dilapangan oleh masyarakat sendiri dengan melaksanakan apa yang telah direncanakan bersama dengan dukungan dana BLM dengan demikian masyarakat akan memahami apa yang menjadi kebutuhan disamping itu masyarakat memahami proses tahapan kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diperlukan juga keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan hasil yang dicapai. Partispasi masyarakat dalam pemberdayaan merupakan sesuatu hal mutlak dilakukan karena dengan partisipasi, masyarakat akan secara bersama-sama melakukan perencanaan,mengambil keputusan ,melaksanakan serta melakukan pemantauan dan melestarikan seluruh hasil pembangunan. Partisipasi jangan hanya sekedar dimobilisasi tetapi adanya kesadaran dari pribadi untuk mau diberdayakan, dengan demikian kehadiran masyarakat karena mereka mau mengambil bagian secara bersama dalam mengatasi persoalan mereka sendiri.

Penananggulan kemiskian hanya akan efektif apabila dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan melalui sinergi dan kemitraan masyarakat, pemerintah daerah dan kelompok peduli (LSM, Swasta dll), Disamping itu diperlukan harmonisasi berbagai kegiatan pemerdayaan masyarakat untuk merubah “skema proyek” menjadi “skema program”, melalui sinkronisasi dan keterpaduan tujuan, prinsip dan kebijakan (mulai dari perencanaan, penganggaran,pelaksanaan, dan pengendalian). Dan yang terpenting adalah kemandirian dan keberlanjutan yang bertumpuh pada 3 (tiga) pondasi yaitu masyarakat yang peduli dan mandiri, Pemerintah daerah dengan kebijakan dan anggaran yang pro rakyat miskin, serta kelompok peduli yang berorientasi pada tanggung jawab sosial dan pembangunan berkelanjutan.

"Perangi Kemiskinan Bersama PNPM-DTK, Masyarakat Berdaya Pembangunan Berjaya!"