English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Monday, November 22, 2010

Rapat Koordinasi (Rakor) Provinsi NTT, November 2010

Konsultan adalah orang-orang yang dipercaya untuk memperbaiki masyarakat, membantu Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat”

Rapat Koordinasi (Rakor) Provinsi NTT bulan ini dilaksanakan pada tanggal 01 November 2010, lebih awal dari jadwal Rakor Provinsi biasanya, kerena Provinsi NTT pada akhir Bulan Oktober 2010 mendapat kunjungan dari Jakarta, yaitu Bp. Heinrich Gultom dan Bp. Ketono Hidayat (PIU) serta Bp. Sipo Foudubun (NMC-HCU) yang sebelumnya pada tanggal 28 – 30 Oktober 2010 melakukan kunjungan Supervisi ke Kabupaten Belu dan Timor Tengah Selatan (TTS).

Rakor bulan November 2010 dihadiri oleh PMC (KoordProv, HCU, MIS), Supporting Staff PMC NTT, Team Leader NTT-2, dengan Nara Sumber Bp. Heinrich Gultom, Bp. Ketono Hidayat, Bp. Sipo Foudubun dan DMC PNPM Mandiri – DTK masing-masing Kabupaten (Alor, Lembata, Flotim, Sumba Barat, Belu, TTS) dan dipimpin oleh Koordinator PMC Provinsi NTT Bp. Herman J. Banoet.

Tepat Jam 09.00 WITA Rakor dibuka oleh Bp. Herman J. Banoet dengan membacakan Agenda Rapat Koordinasi (Rakor) Provinsi NTT bulan November 2010, sbb:

1. Masalah dan Kendala yang dihadapi menjelang Desember 2010

2. Rencana Kerja Penyelesaian Sub-Project Siklus 3 2010

3. Issue masalah hasil monitoring dan evaluasi penanganan masalah serta temuan BPKP.

4. Action Plan Anti Corruption


Issue yang berkembang dalam Rakor Provinsi kali ini seputar target penyelesaian pencairan Dana DOK & BLM DIPA 2010 dari KPPN termasuk kegiatan fisik pada Desember 2010, apakah bisa selesai pada bulan Desember 2010 ataukah melewati bulan Desember. Pak Gultom bersama Pak Sipo mencoba memetakan sejauh mana kendala-kendala yang dihadapi mendekati closing date pada Desember 2010 nanti. Menurut opini salah seorang peserta Rakor, bahwa kendala yang dihadapi adalah, “Penguatan Konsultan kurang.” Belum ada penguatan khusus bagi Konsultan Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan. Ada juga kendala lain yaitu adanya Gangguan Biaya Operasional. Sebagai contoh, KM Nasional biasanya hanya mampu turun ke Provinsi, tidak bisa sampai ke Kecamatan. Kendala lain yang dihadapi adalah adanya issue yang berkembang bahwa Kontrak Konsultan Kabupaten akan diclosed pada Desember 2010. Namun, ada pernyataan menarik yang diungkapkan oleh Pak Gultom, bahwa “Konsultan adalah orang-orang yang dipercaya untuk memperbaiki masyarakat, membantu Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat”.


Pada sesi pertama yang dikawal oleh Pak Gultom dan Pak Herman ini banyak isu-isu yang berkembang, banyak usulan-usulan yang mengikuti, banyak juga keluhan-keluhan khususnya dari rekan-rekan konsultan yang bekerja di lapangan. Menurut Pak Sipo Foudubun, kegiatan Rapat Koordinasi seperti ini sangat penting bagi penguatan Konsultan. Diharapkan juga agar setiap informasi bisa sampai ke level Kabupaten dan Kecamatan. Pak Ketono Hidayat menghimbau agar Best Practice tetap dikirimkan kepada PMC sehingga informasi Jalur Reguler tetap ada. Dan memang, untuk Provinsi NTT koordinasi lewat informasi sudah dicanangkan oleh Koordinator PMC untuk selalu menyajikan informasi actual sampai kepada tingkat Kecamatan, karena semua sumber data bermula dari sana. Bahkan banyak rekan-rekan di Kecamatan yang protes karena kebanjiran informasi (((: smiLe :)))

Best Practice atau “Cerita Sukses” yang digagas oleh Pak Herman J. Banoet selaku Koordinator PMC Provinsi NTT lewat Blog sudah cukup banyak menyajikan Cerita-Cerita Sukses kegiatan Program P2DTK dari Kecamatan-Kecamatan P2DTK di Provinsi NTT.


Pada sesi selanjutnya, kali ini dikawal oleh Pak Sipo dan Pak Gultom, peserta Rakor yang sebagian besar adalah DMC Kabupaten P2DTK Provinsi NTT diminta untuk memetakan kondisi kegiatan yang akan melewati Desember 2010 sehingga kondisi riil di lapangan bisa digambarkan kepada KPDT. Masing-masing DMC diminta menyusun Rencana Kerja Penyelesaian Sub-Project Siklus 3 TA 2010. Apa saja kegiatan yang sulit (bidang Infrasturktur, Pendidikan, Kesehatan), lokasi Kab/Kec, Progress terkini, Target selesai (Bulan/Tahun) serta Kendala atau Hambatan. Dari Form yang diisi oleh masing-masing KM Kab, ternyata banyak kegiatan fisik yang selesai melewati Desember 2010. Namun untuk memanasi rekan-rekan Konsultan Pak Herman menanyakan Asumsi atau ancar-ancar prediksi seorang Konsultan mengenai Sub-Project yang bisa selesai Desember 2010, atau Prediksi kasar kira-kira berapa persen (%) kah dana yang tersalur dan berapa persen (%) yang tidak tersalurkan. Dari 6 (enam) Kabupaten, 3 (tiga) Kabupten menjawab fifty-fifty sedangkan 3 (tiga) Kabupaten yang menjawab di atas 60% bisa tersalurkan.

Ketika dikejar Closing Date Desember 2010 dana yang tersalurkan secara teori bisa tercapai, tetapi jika diteliti lagi tidak semua bisa tersalurkan.” Kata Pak Herman.


Suasana Rakor semakin berkembang dalam semangat diskusi dan Pak Gultom menyampaikan Strategi Percepatan Penyelesaian Kegiatan s/d Desember 2010, Strategy Safe Guarding untuk penyerapan dana 100% (15 Desember 2010) dan Pelaksanaan Fisik pada 2011.


Setelah Coffee Break Pak Herman J. Banoet selaku Pimpinan Rapat Koordinasi (Rakor) Provinsi NTT mempersilahkan Pak Sipo Foudubun (TA HCU – NMC) menyampaikan materi Issue Masalah Hasil Monitoring dan Evaluasi Penanganan Masalah Serta Temuan BPKP.

Pak Sipo mengharapkan agar Permasalahan dan Temuan BPKP di Kabupaten-Kabupaten P2DTK Provinsi NTT bisa terselesaikan pada Desember 2010. Pak Sipo menghimbau kepada rekan-rekan DMC masing-masing Kabupaten agar bisa membantu atau berkoordinasi dengan SATKER untuk menyelesaikan semua permasalahan agar BPKP melakukan klarifikasi dengan dokumen-dokumen pendukung dari UPKD dan SATKER.

Menurut Pak Gultom, “Daerah yang bermasalah adalah daerah yang tidak melaporkan masalahnya. Tidak melaporkan masalah bukan berarti masalah tidak ada, justru potensi banyak masalah. Masalah manejerial dengan perusahaan sebaiknya dilaporkan kepada PMC / NMC agar segera ditindaklanjuti dan perusahaan bisa ditegur.

Himbauan dari Pak Sipo, “Penilaian Kinerja KM Kab atau FK harus dengan PMC sehingga tidak muncul evaluasi sepihak. Pindah / relokasi tempat tugas pun harus berkoordinasi dengan PMC.”

Selanjutnya Pak Sipo memetakan Issue masalah monitoring dan evaluasi.

Khusus untuk penanganan masalah untuk Siklus III 2010. (Materi sudah dicopy-kan kepada masing-masing peserta Rakor). KM Kab diharapkan untuk lebih jeli dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada dan bisa cepat tanggap untuk melaporkan kepada PMC.” Himbau Pak Sipo lagi.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap Materi atau Agenda Rakor di atas, selanjutnya disepakati beberapa hal sbb :

1. Kepada Konsultan Manajemen Kabupaten untuk menempatkan posisi sesuai Tupoksi.

2. Menyepakati rencana kerja penyelesaian project siklus III 2010

3. Menyelesaikan masalah sampai dengan Desember 2010 termasuk hasil temuan BPKP.


Tanpa terasa waktu sudah menunjukkan jam 20.00 WITA. Rakor bulan ini memang lebih lama dibandingkan Rakor pada bulan-bulan sebelumnya, namun memberi energy tambahan, karena para peserta Rakor masih tetap bersemangat walaupun banyak tenaga dan pikiran yang terkuras sepanjang pagi hingga malam.

Rakor bukan sekadar ajang kumpul-kumpul antara konsultan atau refreshing setelah penat bekerja salama sebulan penuh di lapangan, tetapi lebih kepada Silaturahmi Pemberdayaan dan Penguatan Konsultan. Dalam Rakor bisa terjalin keakraban, diskusi yang membangun, informasi-informasi actual bisa terekam, ide-ide baru bisa tercipta, saling membantu menemukan solusi suatu permasalahan sehingga ketika kembali ke kondisi kerja, jiwa segar dengan semangat yang baru bisa membantu Konsultan menjalankan dan menyelesaikan pekerjaan di lapangan dengan penuh tanggung jawab.


Mari Bangkit Bersama Menuju Mandiri…Masyarakat Berdaya, Pembangunan Berjaya!”