Oleh: Ismail Imran Ngaba (Koordinator DMC NTT-1)
Sejumlah studi menunjukan bahwa jumlah penduduk miskin dan termiskin di pedesaan masih cukup banyak. Mereka menjadi bagian dari komunitas dengan struktur dan kultur pedesaan. Kira-kira separuh dari jumlah itu benar-benar berada dalam kategori sangat miskin ( the absolute poor). Kondisi mereka sungguh memprihatinkan, antara lain, ditandai oleh malnutroin, tingkat pendidikan yang rendah (bagikan sebagian masih buta huruf), dan rentan terhadap penyakit. Jumlah penghasilan dari kelompok ini hanya cukup untuk makan. Karena itu, tidak mengherankan apabila perkembangan fisik dan mental mereka agar keterbelakangan dalam perkembangan dan kemajuan pola kehidupan.
Sementara itu, sisanya memiliki kondisi yang agak lebih baik daripada kelompok dalam kategori sangat miskin ( the absolute poor) itu, meskipun mereka tentu saja tetap berkategori miskin, yakni masih belum mempunyai pendapatan yang cukup untuk bebas dari kekurangan. Mereka masih dililit oleh ketidakberdayaan. Ideologi dan teknologi baru yang diperkenalkan kepada mereka acapkali juga direspon secara kognitif, terutama karena tidak memiliki jaminan social yang cukup untuk menghadapi resiko kegagalan.
Oleh karena itu, kegiatan pembangunan perlu diarahkan untuk merubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Perencanaan dan implementasi pembangunan seharusnya berisi usaha untuk memberdayakan mereka sehingga mereka mempunyai akses pada sumber-sumber ekonomi (sekaligus politik). Nampaknya tidak terlalu berlebihan apabila dinyatakan bahwa medan perang melawan kemiskinan dan kesejangan yang utama sesungguhnya berada di desa. Urbanisasi dengan segala dimensinya tidak memecahkan persoalan itu. Pernyataan itu tentu saja tidak hendak mengatakan bahwa pembangunan perkotaan tidak penting, melainkan ingin memberi penekanan bahwa akses masyarakat desa pada sumber-sumber ekonomi sampai kini masih memprihatinkan. Dengan demikian, usaha memberdayakan masyarakat desa serta perang melawan kemiskinan dan kesejangan di dearah pedesaan masih harus menjadi agenda penting dalam kegiatan pembangunan pedesaan masih relevan untuk ditempatkan sebagai prioritas kebijaksanaan.
Karena usaha memberdayakan masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan dan kesejangan menjadi fenomena yang semakin kompleks, pembangunan pedesaan dalam perkembangannya tidak semata-mata terbatas pada peningkatan produksi pertanian. Pembangunan pedesaan juga tidak hanya mencakup implementasi program peningkatan kesejahteraan social melalui distribusi uang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar. Lebih dari itu adalah sebuah upaya dengan spectrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai macam kebutuhan sehingga segenap anggota masyarakat dapat mandiri, percaya diri, tidak bergantung dan dapat lepas dari belenggu structural yang membuat hidup sengsara. Karena itu, ruang lingkung pembangunan pedesaan sebenarnya sangat luas, implikasi social dan politiknya juga tidak sederhana.
Pola pembinaan pada masyarakat pedesaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah cukup banyak motif dan gagasan yang cemerlang untuk dapat membantu masyarakat desa yang miskin, program-program yang bergulir yang dirasakan oleh masyarakat pedesaan yang selama ini antara lain dana bantuan RASKIN, dana bantuan BBM dan bentuk–bentuk kegiatan lain yang disponsori oleh pihak pemerintah, namun kondisi tersebut hanya bersifat semu atau sesaat karena tidak memiliki landasan yang kuat untuk nilai dasar bagi masyarakat miskin.
Melalui Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), Pemerintah Pusat memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan daerah tertinggal dan khusus untuk meningkatkan kapasitas social ekonomi daerah dengan mengembangkan kapasitas pemerintah kabupaten dalam memperkuat perencanaan partisipatif sebagai jalan menuju proses pembangunan yang normal dan secara operasional dapat mendorong terjadinya pendekatan yang efektif secara multi sector. Dengan demikian diharapkan pemerintah Daerah akan lebih mampu mengatasi permasalahan dan tantangan dalam rangka mencapai agenda tersebut diatas.
Secara skala statistic di mana pada Kabupaten Flores Timur mendapat program P2DTK, karena banyak indicator yang dihadapi oleh masyarakat kabupaten Flores Timur antara lain meningkatkan mutu pendidikan, memulihkan status kesehatan masyarakat dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Kabupaten Flores Timur mendapat bagian dalam program P2DTK, oleh sebab itu pola pemberdayaan yang diterapkan melalui program p2dtk telah dirasakan langsung oleh masyarakat serta dengan hadirnya program p2dtk di tengah masyarakat dapat menyentuh langsung sesuai kebutuhan yang menjadi impian dari masyarakat dapat menjadi kenyataan ”Terima kasih P2DTK”
